Anak tumbuh cerdas cemerlang tentu merupakan harapan setiap orangtua. Karena itu, mengenali potensi kecerdasan anak sejak dini bisa menjadi solusi tepat untuk menentukan arahan masa depannya. Karena itu, orangtua perlu mengerti jenis potensi kecerdasan apa yang dimiliki oleh anak. Sebab, kecerdasantidak hanya berupa kecerdasan logika atau matematika. Menurut Howard Gardner, setiap anak memiliki delapan potensi kecerdasan yang biasa disebut denganmultiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Secara garis besar kecerdasan tersebut dibagi sebagai berikut: Kecerdasan Verbal/Linguistik Bentuk kecerdasan ini dinilai dari kepekaan untuk merangkai dan memaknai kata dan bahasa. Kemampuan anak untuk mengingat bermacam kata, termasuk kata-kata asing bisa dijadikan tolak ukur kecerdasan verbal anak. Banyak contoh sukses orang yang mampu memaksimalkan potensi kecerdasan verbalnya. J.K. Rowling adalah contoh orang yang mampu memaksimalkan kecerdasan verbalnya dan berhasil meraih sukses luar biasa. Harry Potter adalah mahakaryanya yang sukses baik dalam bentuk novel maupun film. Karyanya ini mengantarkan J.K. Rowling sebagai orang terkaya di Inggris. Contoh di Indonesia pun banyak, salah satunya adalah Andrea Hirata penulis Laskar Pelangi. |
Eheeemmm
Bandung, 1/10 (ANTARA) - Sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan program studi Pendidikan Luar Sekolah (PLS) hendaknya mendorong kalangan mahasiswanya untuk dapat berperan dalam berbagai upaya dan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terus gencar dilakukan hingga saat ini.
"Kiprah mahasiswa PLS dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan belum begitu nampak di tanah air, karena perguruan tinggi yang memproduksi sarjana PLS tidak semua perguruan tinggi negeri," kata Prof Dr HM Norsanie Darlan MSPH, guru besar PLS Universitas Negeri Palangka Raya (Unpar) saat menyampaikan kuliah umum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat.
Disebutkan, terlebih kiprah mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) PLS lebih terbatas lagi dan di seluruh Indonesia hanya terdapat 18 perguruan tinggi dan enam perguruan tinggi swasta penyelenggara.
Dengan memperhatikan sebaran yang tidak merata, juga turut mempengaruhi kiprah mahasiswa PLS dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Peran mahasiswa PLS dalam pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui kuliah kerja nyata (KKN), namun kegiatan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pengbadian kepada masyarakat itu terasa masih mengecewakan.
"Karena ada perguruan tinggi yang tidak memiliki jurusan atau program studi PLS tentunya diberikan oleh mereka yang bukan sarjana PLS dalam pembekalan KKN dan akibatnya kiprah PLS sungguh belum waktunya memberikan warna di tanah air," ucap Prof Nursanie Darlan pada kuliah umum dihadapan mahasiswa pascasarjana UPI Bandung dan Unpar Kalimantan Tengah.
Lab PLS dalam mengerahkan mahasiswa untuk praktek ke-PLS-an masih juga belum dapat mewarnai kiprahnya, karena ada dugaan di masing-masing Lab PLS di perguruan tinggi belum banyak mengadakan pertemuan sesama pengelolanya.
"Kiprah mahasiswa PLS dalam upaya pemberdayaan masyarakat pedesaan belum begitu nampak di tanah air, karena perguruan tinggi yang memproduksi sarjana PLS tidak semua perguruan tinggi negeri," kata Prof Dr HM Norsanie Darlan MSPH, guru besar PLS Universitas Negeri Palangka Raya (Unpar) saat menyampaikan kuliah umum pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, Jumat.
Disebutkan, terlebih kiprah mahasiswa pascasarjana strata dua (S2) PLS lebih terbatas lagi dan di seluruh Indonesia hanya terdapat 18 perguruan tinggi dan enam perguruan tinggi swasta penyelenggara.
Dengan memperhatikan sebaran yang tidak merata, juga turut mempengaruhi kiprah mahasiswa PLS dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
Peran mahasiswa PLS dalam pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui kuliah kerja nyata (KKN), namun kegiatan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui lembaga pengbadian kepada masyarakat itu terasa masih mengecewakan.
"Karena ada perguruan tinggi yang tidak memiliki jurusan atau program studi PLS tentunya diberikan oleh mereka yang bukan sarjana PLS dalam pembekalan KKN dan akibatnya kiprah PLS sungguh belum waktunya memberikan warna di tanah air," ucap Prof Nursanie Darlan pada kuliah umum dihadapan mahasiswa pascasarjana UPI Bandung dan Unpar Kalimantan Tengah.
Lab PLS dalam mengerahkan mahasiswa untuk praktek ke-PLS-an masih juga belum dapat mewarnai kiprahnya, karena ada dugaan di masing-masing Lab PLS di perguruan tinggi belum banyak mengadakan pertemuan sesama pengelolanya.
www.antarajawabarat.com
Drs. Edi Basuki, M.Si
Senyatanyalah bahwa pendidikan luar sekolah (PLS) itu kurang pemasarannya, sehingga perlu mempromosikannya dalam rangka mengenalkan sosok PLS kepada pejabat terkait, baik itu di Pemda, khususnya BKD serta DPR yang membidangi pendidikan. Masalahnya, bagaimana cara menjual produk karya PLS yang benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Untuk itulah tunjukkan bahwa PLS bisa berbuat nyata yang dapat dilihat dan dirasakan sekaligus dibanggakan oleh ‘daerah’ pemakai lulusannya.
PLS harus mengajari serta membekali lulusannya untuk bisa “survive” dalam segala cuaca agar dapat menghidupi dirinya, baik sebagai pencipta lapangan pekerjaan secara mandiri, maupun mengabdikan tenaganya pada lembaga PNF (misalnya PKBM), disamping itu juga menyiapkan lulusan PLS untuk dapat mengisi ‘lowongan kerja’ yang disediakan oleh instansi pemerintah sebagai PNS, seperti menjadi dosen.
Hal ini menjadi benang merah yang harus dicermati dalam seminar nasional yang bertema “Kompetensi Lulusan Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Untuk Memenuhi Kebutuhan Dunia Kerja ke Depan” yang diselenggarakan oleh Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang (dahulu bernama IKIP Malang), Selasa (14/6).
Pembicara dalam acara yang di gelar di kampus yang berjuluk “The Learning University” itu adalah Wartanto, Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan, Ditjen PAUDNI, Dosen PLS, Prof. Dr. Supriyono, MPd, serta seorang mentor green leaf dari The Naff, Nafiq palil, MPd, yang juga dihadiri oleh perwakilan dari anggota DPR, Dinas Pendidikan, staf BKD, Penilik, Pengelola PAUD, Pengelola PKBM dan LSM serta dari Depsos, BKKBN dan Balai Latihan Koperasi. Tidak ketinggalan para alumni serta mahasiswa jurusan PLS juga turut aktif meramaikan acaranya sehingga suasana menjadi gayeng bak reuni kecil.
Wartanto, yang juga mantan Tenaga lapangan Dikmas, mengatakan bahwa kita harus bersiap menghadapi CAFTA, ANAFTA, KAFTA dan IAFTA dengan jalan meningkatkan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal, “Kedepan tenaga kerja harus memiliki sertifikat kompetensi internasional agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing yang sudah mulai masuk ke Indonesia. “Jangan sampai kita menjadi penonton atau sekedar kuli di negeri sendiri.” Ujarnya. Untuk bidang pendidikan nonformal, masih sering ditemui kondisi kelembagaan yang belum sesuai dengan standard an sarana prasarananya masih ala kadarnya, penghargaan dan perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan nonformal (PTK-PNF) juga masih belum memadai. Untuk itulah sedikit demi sedikit pemerintah mulai memberikan dukungan sarana prasarana, mengadakan berbagai Diklat untuk meningkatkan kompetensi para penyelenggara dan pendidiknya serta mendorong terbentuknya jejaring kemitraan.
Dalam kesempatan itu, Supriyono, yang gelar doktornya diperoleh dari Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, menyodorkan beberapa persoalan sebagai bahan untuk pembahasan penyusunan kurikulum, diantaranya tentang perlunya jurusan PLS pengembangan pembelajaran yang berbasis pada peluang pasar, mengembangkan IPTEK yang dapat menghasilkan lulusannya yang siap menciptakan peluang kerja, bukan sekedar pencari kerja, disamping juga menyiapkan calon PTK-PNF yang handal. Disisi lain, tenaga PLS mempunyai kompetensi untuk mendidik masyarakat, sehingga perlu melakukan promosi melalui media massa serta membuat Web Alumni PLS untuk memperluas jarring kemitraan.
Sebagai praktisi pendidikan yang berbasis entrepreneur, dia mengatakan bahwa sebagian besar lulusan perguruan tinggi belum memiliki tujuan hidup yang jelas pola belajarnyapun tidak tertata dengan rapi yang dilakukan dengan penuh disiplin. Disinilah perlunya dibangun sebuah goal setting yang jelas. Masalahnya, bagaimana menyentuh sekaligus membuka konsep tentang enterprenuership kepada mahasiswa agar mereka tertarik dan tergerak untuk berbuat secara kreatif serta mendiskripsikannya dalam sebuah karya tulis.
Di depan peserta seminar, Palil juga pamer rumus sukses, yaitu “Be the first, Be the best and Be the different”, dimana jika mahasiswa bisa mengetrapkan pasti nantinya akan menjadi lulusan yang special dan mudah menemukan kesuksesan. Kalau hanya menjadi lulusan yang biasa-biasa saja, maka akan biasa saja seperti lulusan lain yang selalu sibuk mencari pekerjaan karena tidak mampu menciptakan pekerjaan, dengan demikian, di awal perkuliahan, hendaknya mahasiswa baru itu segera diajak untuk menyusun tujuan hidup (mind map) yang jelas, karena dengan tujuan hidup yang jelas, akan membuat kemajuan dalam hidupnya walaupun harus melalui jalan yang sulit, sehingga hidupnya akan bermakna bagi masyarakat dan lingkungannya walaupun sekecil apapun. “Sudah waktunya mahasiswa diperkenalkan konsep eduprenuer yang bukan sekedar kewirausahaan yang biasa diberikan dalam mata kuliah pengembangan kewirausahaan maupun sumber daya manusia. Harus ada nilai lebihnya” Kata konsultan di beberapa perusahaan besar ini. Dengan kata lain, makna entrepreneurship itu adalah mencari peluang, membangun jaringan, bekerja keras untuk berubah sesuai kebutuhan pasar serta memiliki target tertentu.
Menurut panitia, hasil seminar ini akan dijadikan bahan penyusunan kurikulum jurusan PLS yang berorientasi kepada dunia usaha dan dunia industry. sehingga pertanyaan besarnya adalah kurikulum seperti apa yang bisa menjadikan PLS itu spesial dan dapat menjawab tantangan jaman. Kiranya sumbangan pemikiran dari seluruh komponen PLS wajib diberikan. Ingat, di seluruh Indonesia masih ada sekitar 8,3 juta warga yang menyandang buta aksara. Tentunya ini menjadi tugas bersama antara pemerintah, masyarakat dan tentunya sumbangsih kalangan kampus (baca jurusan PLS) untuk menekan angka tersebut agar Indonesia benar-benar menuju masyarakat yang bebas buta akasara. Ini bisa dijadikan agenda garapan mahasiswa PLS melalui program magang/PPL, disini yang diperlukan adalah kemauan dan kreativitas dari civitas akademika. Wallahu a’lam bish showab.[ebas/bppnfi.reg4.on_line]
http://www.bppnfi-reg4.net
Kita menyadari bahwa SDM kita masih rendah, dan tentunya kita masih
punya satu sikap yakni optimis untuk dapat mengangkat SDM tersebut.
Salah satu pilar yang tidak mungkin terabaikan adalah melalui
pendidikan non formal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah
(PLS).
Seperti kita ketahui, bahwa rendahnya SDM kita tidak terlepas dari
rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, terutama pada usia sekolah.
Rendahnya kualitas SDM tersebut disebabkan oleh banyak hal, misalnya
ketidakmampuan anak usia sekolah untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang
yang lebih tinggi, sebagai akibat dari kemiskinan yang melilit
kehidupan keluarga, atau bisa saja disebabkan oleh oleh angka putus
sekolah, hal yang sama disebabkan oleh factor ekonomi
Oleh sebab itu, perlu menjadi perhatian pemerintah melalui semangat
otonomi daerah adalah mengerakan program pendidikan non formal tersebut,
karena UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara lugas dan
tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus
ditumbuhkembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis
masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab kelangsungan pendidikan
non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Dalam kerangka perluasan dan pemerataan PLS, secara bertahap dan
bergukir akan terus ditingkatkan jangkauan pelayanan serta peran serta
masyarakat dan pemerintah daerah untuk menggali dan memanfaatkan seluruh
potensi masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan PLS, maka Rencana
Strategis baik untuk tingkat propinsi maupun kabupaten kota, adalah :
- Perluasan pemerataan dan jangkauan pendidikan anak usia dini;
- Peningkatan pemerataan, jangkauan dan kualitas pelayanan Kejar Paket A setara SD dan B setara SLTP;
- Penuntasan buta aksara melalui program Keaksaraan Fungsional;
- Perluasan, pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan perempuan (PKUP), Program Pendidikan Orang tua (Parenting);
- Perluasan, pemerataan dan peningkatan
kualitas pendidikan berkelanjutan melalui program pembinaan kursus,
kelompok belajar usaha, magang, beasiswa/kursus; dan
- Memperkuat dan memandirikan PKBM yang telah melembaga saat ini di berbagai daerah di Riau.
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan,
maka program PLS lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa
mengesampingkan aspek akademis. Oleh sebab itu Program PLS mampu
meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas,
dan daya saing dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, maka yang
perlu disusun Rencana strategis adalah :
- Meningkatkan mutu tenaga kependidikan PLS;
- Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan PLS, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil;
- Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus;
- Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakholder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta
- Melaksanakan penelitian kesesuain program PLS dengan kebutuhan masyarakat dan pasar.
Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.
Strategi PLS dalam rangka era otonomi daerah, maka rencana strategi yang dilakukan adalah :
- Meningkatkan peranserta masyarakat dan pemerintah daerah;
- Pembinaan kelembagaan PLS;
- Pemanfaatan/pemberdayaan sumber-sumber potensi masyarakat;
- Mengembangkan sistem komunikasi dan informasi di bidang PLS;
- Meningkatkan fasilitas di bidang PLS
Semangat Otonomi Daerah PLS memusatkan perhatiannya pada usaha
pembelajaran di bidang keterampilan lokal, baik secara sendiri maupun
terintegrasi. Diharapkan mereka mampu mengoptimalkan apa yang sudah
mereka miliki, sehingga dapat bekerja lebih produktif dan efisien,
selanjutnya tidak menutup kemungkinan mereka dapat membuka peluang
kerja.
Pendidikan Luar Sekolah menggunakan pembelajaran bermakna, artinya lebih
berorientasi dengan pasar, dan hasil pembelajaran dapat dirasakan
langsung manfaatnya, baik oleh masyarakat maupun peserta didik itu
sendiri..
Di dalam pengembangan Pendidikan Luar Sekolah, yang perlu menjadi
perhatian bahwa, dalam usaha memberdayakan masyarakat kiranya dapat
membaca dan merebut peluang dari otonomi daerah, pendidikan luar sekolah
pada era otonomi daerah sebenarnya diberi kesempatan untuk berbuat,
karena mustahil peningkatan dan pemberdayaan masyarakat menjadi beban
pendidikan formal saja, akan tetapi pendidikan formal juga memiliki
tanggungjawab yang sama. .
Oleh sebab itu sasaran Pendidikan Luar Sekolah lebih memusatkan pada
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan berkelanjutan,
dan perempuan.
Selanjutnya Pendidikan Luar Sekolah harus mampu membentuk SDM berdaya
saing tinggi, dan sangat ditentukan oleh SDM muda (dini), dan tepatlah
Pendidikan Luar sekolah sebagai alternative di dalam peningkatan SDM ke
depan.
PLS menjadi tanggungjawab masyarakat dan pemerintah sejalan dengan
Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan PLS lebih memberdayakan
masyarakat sebagai perencana, pelaksanaan serta pengendali, PLS perlu
mempertahankan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar,
Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus menerus
memberi perhatian terhadap PLS sebagai upaya peningkatan SDM, dan PLS
sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama
anak usia sekolah yang tidak mampu melanjutkan pendidikan, dan anak usia
putus sekolah..Semoga.
http://re-searchengines.com/isjoni13.html
Mengfungsikan Lembaga Sosial Desa sebagai
Pendamping Masyarakat Desa Balapulang
Wetan Membangun dan Mengembangkan Masyarakat
A.
Latar
Belakang
Masyarakat merupakan sekolompok manusia
yang mempunyai kebiasaan, cara hidup tertentu, norma dan nilai yang berlaku dan
antar anggotanya terdapat interaksi sosial yang berkelanjutan.
Menurut Syaikh Taqyuddin An-Nabhani,
masyarakat sekelompok manusia dapat dikatakan sebagai sebuah masyarakat apabila
memiliki pemikiran, perasaan, serta sistem/aturan yang sama. Dengan
kesamaan-kesamaan tersebut, manusia kemudian berinteraksi sesama mereka
berdasarkan kemaslahatan (http://id.wikipedia.org).
Masyarakat mempunyai sistem yang
mengatur jalanya kehidupan dimasyarakat. Sistem tersebut sering disebut
pemerintahan yang berbentuk kelururahan, kecamatan, kabupaten, propinsi,dan
yang paling besar adalah negara. Pemerintahan dijalankan oleh masyarakat itu
sendiri. Pemerintahan tersebut mengatur semua kegiatan yang ada dimasyarakat,
termasuk juga mengatur kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan yang
diperlukan oleh masyarakat seperti transportasi, pertanian, perdagangan,
kesehatan, pendidikan,dan yang lainya.
Pemerintahan dalam menjalankan tugasnya
mengatur kegiatan yang ada dimasyarakat dibantu oleh organisasi yang berbentuk
lembaga baik yang dibentuk oleh pemerintahan itu sendiri maupun yang dibentuk
oleh swasta.Salah satu bentuk organisasi yang ada dipemerintahan tingkat
kelurahan yaitu LSD atau Lembaga Sosial Desa.
LSD merupakan organisasi pemerintah
kelurahan yang terpenting dan terbesar.Anggota LSD ini adalah semua anggota
masyarakat yang ada dikelurahan tersebut. Semua masyarakat yang ada dikelurahan menjadi angota LSD
secara otomatis dan diharapkan berpartisipas secara aktif dan kreatif mendukung
progam-progam pembaharuan dan pembangunan pemerintah yang disalurkan lewat LSD
terdebut (Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, 1984:80).
LSD dalam pemerintahan desa berfungsi
sebagai pembantu pelaksanakan pembangunan dibidang sosial, ekonomi,dan budaya.
Sebaliknya pemerintah desa memberikan perlindungan, pembinaan,dan bimbingan
sehingga progam pembangunan masyarakat desa dapat dilaksanakan dengan baik. LSD
diketuai secara umum oleh kepala desa.Anggota pengurus LSD dipilih oleh tokoh
masyarakat. Setiap pimpinan organisasi lain dilingkungan desa juga menjadi
pengurus LSD, jadi LSD menjadi tempat pengendalian organisasi bagi semua usaha
dan kegiatan masyarakat desa (Prof. Dr. Sartono Kartodirjo, 1984:81).
LSD memang menjadi lembaga yang akan
sangat mendorong perkembangan masyarakat, akan tetapi ketidaktahuan masyarakat
akan adanya LSD ini menjadikan pergerakan LSD seakan tidak ada hasilnya.
Seperti yang terjadi di desa Balapulang Wetan kecamatan Balapulang kabupaten
Tegal propinsi Jawa Tengah, disana sebagian warga masyarakatnya tidak tahu akan
keberadaan LSD sehingga LSD tidak berfungsi maksimal karena kurangnya
partisipasi masyarakat dalam progam-progam LSD.
Akibat dari ketidaksadaran masyarakat Balapulang
Wetan akan adanya LSD ini yaitu pembangunan dan pengembangan desa seakan kurang
tepat sasaran. Banyak fasilitas umum yang tidak terawat seperti sungai yang
kotor, saluran irigasi yang tidak berfungsi, pos kamling yang rusak, akses
jalan yang tidak layak dan lain sebagainya. Kerugian tersebut tentu saja akan
menghambat perkembangan sumber daya manusia karena menimbulkan suasana dan
iklim sosial yang tidak kondusif.
Sudah seharusnya masyarakat Balapulang
Wetan sadar akan pentingnya mengelola Lembaga Sosial Desa atau LSD yang
berfungsi sebagai pembantu pelaksanakan pembangunan dibidang sosial,
ekonomi,dan budaya serta menjadi tempat pengendalian organisasi bagi semua
usaha dan kegiatan masyarakat desa. Kesadaran masyarakat itu akan membantu LSD
dalam merencanakan serta melaksanakan pembangunan masyarakat agar lebih tepat
sasaran dan nantinya bisa membawa masyarakat kepada kesejahteraan dan juga
kesadaran masyarakat itu akan menciptakan suasan dan iklim yang kondusif
sehingga sumber daya manusia bisa berkembang lebih baik.
B.
Perumusan
Masalah
Untuk lebih memperjelas masalah yang
nanti akan dibahas dalam tulisan ini, penulis membuat rumusan masalahnya sesuai
dengan subjek dan objek dari permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya
yaitu masyarakat desa Balapulang wetan. Berikut rumusan masalahnya:
1. bagaimana
cara mengfungsikan LSD sebagai pendamping masyarakat desa Balapulang Wetan
dalam mencapai kesejahteraan?,
2. bagaimana cara mensosialisasikan LSD kepada masyarakat
desa Balapulang Wetan?,
3. bagaimana
cara menarik masyarakat desa Balapulang Wetan untuk ikut aktif berpartisipasi
dalam menjalankan LSD?.
C.
Tujuan
Setiap kegiatan pastinya mempunyai
tujuan yang ditentukan. Penulisan ini juga mempunyai tujuan untuk menjawab
permasalahan-permasalahan yang telah penulis kemukakan sebelumnya yakni untuk menjelaskan
kepada masyarakat pada umumnya dan masyarakat desa Balapulang Wetan pada
khususnya tentang Lembaga Sosial Desa dan mengajak masyarakat untuk menjalankan
LSD agar bisa berfungsi optimal sebagai pendamping masyarakat desa Balapulang
Wetan dalam membangun dan mengembangkan kesejahteraan.
D.
Luaran
yang diharapakn
Menjadikan LSD sebagai Lembaga masyarakat
yang mampu memberdayakan sumber daya manusia, sumberdaya alam,dan sumber daya
social untuk kemudian membawa masyarakat pada suatu keadaan yang lebih baik dan
lebih sejahtera dari sebelumnya.
E.
Kegunaan
Penulisan ini diharapkan dapat mejadi
media sosialisasi LSD kepada masyarakat
yang belum mengerti tentang LSD, menjadi pedoman dalam menjalankan
progam-progam LSD,dan menjadi referensi pemerintahan desa dalam pengambilan
kebijakan pembangunan dan pengembangan masyarakat desa.
F.
Gambaran
Umum Masyarakat Desa Balapulang Wetan
Balapulang Wetan
merupakan desa yang termasuk
dalam kategori desa tertinggal, dengan pertumbuhan ekonomi yang lambat serta
kesejahteraan social yang dirasa kurang. Wilayah Balapulang
Wetanmempunyai luas tanah 217,813 Ha, berikut pembagiannya:
a.
tanahsawah, : 137,4 Ha
b.
tanah
darat, : 70,413 Ha
c.
pekuburan, : 2 Ha
d.
hutan. : 8 Ha
Masyarakat Balapulang Wetan memanfaatkan alam pertanian yang
cukup luas sebagaipekerjaan utamanya.Para petani di desa Balapulang wetan
memanfaatkan sungai yang membatasi desa Balapulang Wetan dengan desa Balapulang
Kulon untuk pengairan sawah, akan tetapi pemeliharaan sungai yang tidak
maksimal seperti banyaknya masyarakat yang membuang sampah ke sungai
mengakibatkan saluran pengairan untuk sawah seringkali terhambat dan para
petani hanya bisa mengandalkan hujan sebagai sumber air untuk area persawahan.
Desa Balapulang Wetan selain ditopang oleh pertanian sebagai
lahan pencaharian utama masyarakat setempat, Balapulang Wetan juga merupakan
sentra industri kecil berupa barang-barang mebelair.Para perajin mebelair
mayoritas tenaga buruh biasa dan hanya mengandalkan upah dari segelintir orang
Pengusaha Mebelair, sehingga potensi tenaga yang ada belum bisa mengembangkan
usaha secara profesional yang bisalebih meningkatkan kesejahteraan desa apalagi
mampu menciptakan lapangan kerja bagipengembangan desanya. Kurangnya fasilitas
pendukung industri mebelair serta susahnya segmen pasar barang-barang mebelair
di desa Balapulang wetan membuatpara perajin mebelair lebih suka merantau
keluar kota khususnya ke Jakarta untuk bekerja sebagai tukang kayu di
perusahaan-perusahaan mebelair. Hal ini juga dikarenakan gajih sebagai tukang
kayu di perusahaan mebelair yang cukup menjajikan.
Bekerja sebagai tukang kayu di perusahaan mebelair yang
bukan hanya mengandalkan ketrampilan namun juga mengandalkan tenaga atau fisik
membuat para pengrajin mebelair yang sudah berusia lanjut dari desa Balapulang
Wetan yang merantau di luar kota terpaksa harus pulang kampung dan bekerja di
kampung halaman sendiri. Pada saat seperti inilah masyarakat balapulang wetan
menjadi tidak berdaya.
Pemanfaatan sumberdaya manusia serta dukungan sumberdaya
alam yang maksimal akan mampu membawa desa Balapulang Wetan kearah yang lebih
maju.Hal ini didukung juga dengan letak desa Balapulang Wetan yang sangat
strategis, sebab dilalui oleh jatur utama Jalan RayaTegal - Purwokerto yang
memungkinkan akses langsung bagi pengembangan Desa Balapulangwetan menjadi desa
yang maju dan berkembang.
Kondisi geognafis desa Balapulang Wetan terletak pada
ketinggian ± 90 M sehingga termasukdaratan rendah dengan curah hujan berkisar
antara 200– 300mm/th.Adapun suhu udara berkisar25º celcius sampai 32º celcius.
Jarak ke pusat pemerintahan dari desa Balapulang Wetan adalah sebagai berikut:
a. jarak ke pusat pemerintahan kecamatan, : 1,2 Km
b. jarak ke pusat pemerintahan
kabupaten, : 12 Km
c. jarak ke pusat pernerintahan
propinsi, : 266 Km
d. jarak ke pusatpemedntahan pusat : 385 Km
Batas-batas
wilayahnya desa Balapulang Wetan adalah sebagai berikut:
a. sebelah utara berbatasan dengan desa
Semboja Kecamatan Pagerbarang,
b. sebelah timur berbatasan dengan desa
Duren Sawit Kecamatan Lebaksiu,
c. sebelah selatan berbatasan dengan
desa Pamiritan Kecamatan Balapulang,
d. sebelah barat berbatasan dengan desa
Balapulang Kulon Kecamatan Balapulang.
(http://ikhsansindu.blogspot.com)
G.
Pihak Eksternal yang Terlibat
Pihak-pihak
yang akan terkait dalam progam pemguatan Lembaga Sosial Desa yaitu ada beberapa
pihak, yaitu sebagai berikut:
1. Badan
Permusyawaratan Desa
Badan
Permusyawaratan Desa sebagai organisasi pemerintahan desa yang bertugas
menampung aspirasi masyarakat desa Balapulang Wetan ini nantinya akan bekerja
sama dengan penulis dalam hal
pengkokohan struktur organisasi LSD yang
tentunyadibantu juga oleh perangkat desalainya. BPD juga akan bekerja sama
dengan penulis dan LSD dalam hal perumusan pertanyaan
yang terdapat dalam angket yang akan disebar kepada masyarakat Balapulang Wetan
sebagai metode pengumpuan data. Pertanyaan yang akan dirumuskan dalam angket
terkait dengan bidang social, ekonomi,dan lingkungan
Badan
Permusyawaratan Desa juga akan bekerja sama dengan badan pelaksana teknis yang
ada distruktur pemerintahan desa seperti Kasi Pembangunan dan Kasi
Kesejahteraan Rakyat dan tentunya bekerja sama dengan penulis.
2. Pelaksana
Teknis Bidang Kesejahteraan Rakyat
Pelaksana
Teknis Bidang Kesejahteraan Rakyat sebagai bidang yang berfungsi menyiapkan
bahan untuk pelaksanaan progam pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan
masyarakat yang ada distruktur pemerintahan desa nantinya akan bekerja sama
dalam perumusan analisis data mengenai kebutuhan masyarakat yang perlu
diperhatikan dan dibenahi.
3. Pelaksana
Teknis Bidang Pembangunan dan Ekonomi
Pelaksana
Teknis Bidang Pembangunan dan Ekonomi yang ada distruktur pemerintahan desa
bertugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan
ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan,
pengelolaan pelayanan masyarakat nantinya akan bekerja sama dalam perumusan
analisis data mengenai kebutuhan masyarakat yang perlu diperhatikan dan
dibenahi.
4. PKK
RW I-X, Majelis Ta’lim Ianatul Mauta, Al Munasaroh, Al Hidayah, Nurul Jihan, At
Thoriyah, Al istiqomah, Al Munawaroh, Roudhotul Mu’minat.
Organisasi
masyarakat yang ada didesa Balapulang Wetan yaitu PKK RW I sampai RW X, Majelis
Ta’lim Ianatul Mauta, Al Munasaroh, Al Hidayah, Nurul Jihan, At Thoriyah, Al
istiqomah, Al Munawaroh, Roudhotul Mu’minat akan kerjasama dalam hal
kepengurusan LSD yaitu ketua dari masing-masing organisai masyarakat ini
menjadi pengurus LSD dan dalam setiap pelaksanaan kegiatan organisasi
masyarakat ini akan diselipkan sosialisasi tentang LSD.
5. Pelaksana
Teknis Bidang Keuangan
Pelaksana
Teknis Bidang Keuangan yang ada distruktur pemerintahan desa bertugas mengolah
administrasi keuangan desa nantinya akan bekerja sama dalam pencairan dana yang
akan digunakan oleh LSD dalam melaksanakan kegiatan atau progamnya.
6.
Pekerja
Sosial
Pekerja Sosial nantinya akan bekerja sama dengan penulis
dalam menjalankan pelatihan tentang metode bimbingan sosial masyarakat kepada
para pengurus LSD yang sudah dibentuk sebelumnya.
7. Instansi
Instansi-instansi
yang ada di daerah desa Balapulang Wetan dan sekitarnya nantinya akan diajak
bekerja sama dalam hal mensponsori kegiatan atau progam dari Lembaga Sosiala
Desa dengan timbal balik produk
dari instansi tersebut akan disosialisasikan dalam setiap pelaksaan kegiatan
atau progam dari LSD.
H.
Metode Pelaksanaan
1. Metode Pengfungsian
Metode Pengfungsian
yang akan dilaksanakan penulis untuk mengfungsikan LSD sebagai mana mestinnya
yaitu pengkokohan srtuktur organisasi terlebih dahulu yaitu dengan merekrut tokoh-tokoh
masyarakat dan pimpinan, organisasi atau lembaga desa baik yang dibawah
pemerintahan desa maupun swasta,dan ketua RW untuk ikut kerja sama menjadi
pengurus LSD itu sendiri tentunya dalam hal in akan bekerja sama dengan ketua
umum LSD yaitu Kepala desa Balapulang Wetan.
Pengkokohan
struktur organisasi LSD akan dilanjutkan dengan pemberian
pelatihan kepada pengurus LSD yang sudah terbentuk tentang metode bimbingan
sosial masyarakat mulai dari pengertian bimbingan sosial masyarakat,
prinsip-prinsip, teknik-teknik, tahapan-tahapan, sampai penerapan metode
bimbingan sosial masyarakat.
LSD akan menerapankan metode bimbingan sosial masyarakat
sebagai metode yang digunakan Lembaga Sosial Desa sebagai metode untuk membantu
masyarakat desa Balapulang Wetan dalam membangun dan mengembangkan masyarakat
itu sendiri. engurus LSD yamg sudah terbentuk akan diberikan pelatihan
mengenai metode Bimbingan
Bimbingan sosial
masyarakat adalah metode dan proses membantu masyarakat agar dapat menentukan
kebutuhan dan tujuannya, serta dapat menggali dan memanfaatkan sumber yang ada
sehingga kebutuhannya terpenuhi dan tujuan yang diharapkan dapat tercapai (Dra.
Istiana Hermawati, 2001;67).
Fungsi
Lembaga Sosial Desa yaitu pembantu melaksanakan pembangunan dan pengembangan
masyarakat desa dibidang sosial, ekonomi,dan budaya akan sangat maksimal
apabila menggunakan metode bimbingan sosial masyarakat karena menurut Arthur
Dunham bimbingan sosial masyarakat mempunyai fungsi yatiu:
a. Pengumpulan data
Pengumpulan data adalah kegiatan
mengumpulkan data yang cukup melalui penjajagan data (kenyataan) untuk
dipertanggung jawabkan dalam menyusun dan melaksanakan progam, kegiatan,dan
pekerjaan agar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
b. Pengembangan progam
Pengembangan progam adalah kegiatan
memprakarsai, mengembangkan, membentuk, mengubah,dan menyimpulkan usaha
kesejahteraan sosial.
c. Patokan
Patokan adalah kegiatan membina,
memelihara dan memperbaiki tingkat kesejahteraan sosial dan meningkatkan tingkat
efisiensi daya guna, serta pembiyaan kerja dari badan sosial.
d. Pengkoordinasian
Pengkoordinasian adalah kegiatan
memperbaiki dan member kesempatan antarhubungan dan meningkatkan koordinasi
antar organisasi, kelompok,dan individuyang ikut berkecimpung dalam gerak usaha
kesejahteraan sosial.
e. Pendidikan
Pendidikan merupakan kegiatan
mengembangkan pengertian masyarakat tentang
1) kebutuhan sosial,
2) sumber-sumber daya,
3) tujuan-tujan,
4) usaha-usaha pelayanan,
5) cara-cara kerja dan metode-metode,
6) tingkat pendidikan.
(Dra. Istiana Hermawati, 2001;72).
Tahapan
yang akan dilaksanakan Lembaga Soial Desa dalam mendampingi masyarakat desa
Balapulang Wetan untuk membangun dan mengembangkan masyarakat yaitu menggunakan
tahap dalam pelaksanaan bimbingan sosial masyarakat yang dikemukakan
Friedlander yang dikutip Dra. Istiana Hermawati dalam bukunya yang berjudul Metode dan Teknik Dalam Praktik Pekerjaan
Sosial (2001;78), berikut tahapanya:
a. tahap penyelidikan (pengumpulan
data),
b. tahap diagnostik (analisis
permasalahan),
c. tahap perencanaan tindakan,
d. tahap pelaksanaan.
2. Metode Pengumpulan Data
Metode
pengumpulan data yang akan digunakan dalam progam yang ditulis oleh penulis
yaitu dengan metode angket. Metode angket yang akan digunakan yaitu metode
angket tertutup dan angket terbuka yaitu pertanyaan dilengkapi dengan sejumlah
jawaban tertentu sebagai pilihan. Responden mencek jawaban yang paling sesuai
dengan pendiriannya atau pendapatnya, kemudian ditambah alternatif terbuka yang
memberi kesempatan kepada responden member jawaban disamping atau diluar
jawaban yang tersedia (Prof, Dr. S. Nasution, M.A., 2000;130).
Penyebaran
angket ini sasaranya yaitu semua keluarga yang ada didesa Balapulang Wetan.
Setiap kepala keluarga mendapat satu angket yang diberikan oleh petugas dan
nantinya angket itu akan diambil kembali setelah satu minggu.Pemberian waktu
satu minggu untuk pengisian angket ditujukan agar pengisi angket dapat mengisi
angket dengan sebenar-benarnya sesuai dengan pendapatnya. Angket yang sudah
diisi akan diambil lagi oleh petugas dan dari angket itu akan dijadikan data
patokan untuk melaksanakan tahap-tahap selanjutnya dalam progam ini.
3. Metode Analisis Data
Data yang
sudah terkumpul hasil dari penyebaran angket tersebut kemudian dianalisis
kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi dari masyarakat serta dianalisis
pengetahuan masyarakat tentang sistempelaksanaan pembangunan dan pengembangan
masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa. Pada tahap analisis data ini
cara penarikan hasil dari data yang sudah diperoleh yaitu dengan perhitungan
jawaban yang terbanyak dalam angket yang sudah diisi serta nantinya dari hasil
perhitungan itu dimusyawarahkan kembali dengan
Badan Permusyawaratan Masyarakat serta Pelaksana Teknis bidang
Kesejahteraan Rakyat dan bidang Pembangunan dan Ekonomi.
4. Metode Perencanaan Tindakan
Perencanaan
tindakan akan dilaksanakan atas dasar data, fakta, diagnosis permasalahan,
aspek-aspek yang terkait untuk kemudian dimusyawarahkan oleh semua pengurus
Lembaga Sosial Desa dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa dan akan
dimufakatkan satu keputusan bersama yaitu rencana tindakan yang akan
dilaksanakan. Musyawarah dengan anggota masyarakat, penyelenggaran rapat rutin antar
pengurus LSD,dan konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait juga akan
dilaksanakan dengan tujuan untuk mengkoordinasi dan mengintegritaskan antar
pengurus LSD itu sendiri.
5. Metode Pelaksanaan Tindakan
Pelaksanaan
tindakan yang telah direncanakan sebelumnya akan melibatkan semua anggota
masyarakat desa Balapulang Wetan. Mengajak semua warga masyarakat untuk ikut
berpartisipasi dalam pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan oleh LSD
bukan suatu urusan yang mudah, akan tetapi agar bisa maksimal harus metode yang
akan dibahas selanjutnya dalam tulisan ini.
6. Metode Sosialisasi
Metode
Sosialisai yang digunakan untuk mengenalkan Lembaga Sosial Desa kepada
masyarakat desa Balapulang Wetan yaitu dengan metode promosi melalui
lembaga-lembaga yang ada dimasyarakat yang didalam lembaga tersebut sudah
mempunyai patisipan yang cukup banyak dari masyarakat seperti halnya PKK,dan
karang taruna. Hal ini dimaksudkan agar ketika lembaga-lembaga tersebut
mengadakan sebuah progam yang melibatkan masyarakat, didalam progam tersebut
ada sosialisasi LSD sehingga masyarakat akan bias mengenal LSD dengan cepat. Kegiatan
sosialisasi ini nantinya diisi dengan
pengenalan Lembaga Sosial Desa atau LSD mulai dari fungsi LSD, kedudukan LSD
dalam pemerintahan desa, pengurus LSD, anggota LSD sampai tugas pokok LSD.
Kegiatan sosialisasi ini dilakukan oleh LSD itu sendiri dibantu oleh Kasi
Kesra, Badan Musyawarah Desa dan juga penulis.
7. Metode Promosi
Metode
promosi yang akan digunakan untuk menarik minat masyarakat agar aktif
berpartisipasi dalam LSD yaitu dengan jalan promosi mengajak tokoh-tokoh
masyarakat dan pimpinan, organisasi atau lembaga desa
baik yang dibawah pemerintahan desa maupun swasta,dan ketua RW untuk ikut kerja
sama menjadi pengurus LSD itu sendiri, dengan demikian diharapakan nantinya
masyarakat ikut aktif berpartisipasi menjalankan kegiatan serta progam yang
dilaksanakan LSD karena pengurus LSD adalah tokoh masyarakat dan pimpinan
organisi masyarakat yang sudah menjadi panutan dan orang yang dipercaya.
8. Metode Financing
Financing
merupakan kegiatan yang berkenaan dengan penggalian dana dan pemanfaatanya.
Penggalian dana yang ditempuh untuk melaksanakan kegiatan atau progam yang
diselenggarakan oleh Lembaga Sosial Desa yaitu tentunya dengan pengumpulan dana
dari masyarakat sasaran dan kerjasama dengan Pelaksana Teknis Bidang Keuangan
di pemerintahan desa untuk membantu mencairkan dana yang akan digunakan untuk
pelaksanaan tindakan yang sudah direncanakan oleh LSD. Penggalangan kerja sama
dengan instansi-instansi yang ada di daerah desa Balapulang Wetan dan
sekitarnya juga akan dilaksanakan dengan cara menawarkan instansi tersebut
mensponsori kegiatan atau progam yang telah direncanakan dengan timbal balik
produk dari instansi tersebut akan disosialisasikan dalam setiap pelaksaan
kegiatan atau progam dari LSD.
I. Jadwal Kegiatan
Aktifitas
|
Waktu (Bulan)
|
||||||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|
1. Pembentukan Struktur LSD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Pelatihan Pengurus LSD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Sosialisasi LSD ke masyarakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Promosi LSD kemasyarakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Penyebaran angket ke masyarakat
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Diagnosis permasalahan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7. Perencanaan Tindakan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Pengajuan Sponsor ke Instansi
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8. Pelaksanaan Tindakan
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Daftar Pustaka
Ikhsan Sindu.2012.
Gambaran Umum Desa Balapulang Wetan,diunduh dari http://ikhsansindu.blogspot.com pada 19 Mei 2012, 19:03:26.
Istiana Hermawati.2001.Metode
dan Teknik dalam Praktik Pekerjaan Sosial Yogyakarta:Adicita Karya Nusa.
S. Nasution.2000.Metode
Research.Jakarta:PT. Bumi Aksara.
Sartono Kartodirdjo.1984.Komunikasi
dan Kaderisasi dalam Pembangunan Pedesaan.Yogyakarta:P3PK UGM.
Wikipedia Ensiklopedia Bebas.Masyarakat,diunduh dari http://id.wikipedia.org
pada 17 Mei 2012, 20:43:48.